Heru Budi Tepis Isu 90 Persen Difabel Jaktim Tidak Dapat Bansos, Begini Hasil Verifikasinya

AKURAT JAKARTA - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengungkapkan bahwa Pemprov DKI Jakarta telah melakukan pengecekan data 90 persen difabel di Cakung, Jakarta Timur yang belum mendapatkan bantuan sosial (bansos).

Heru mengungkapkan, pihaknya telah mendapatkan data sebanyak 2995 difabel yang ada di Jakarta Timur dengan 1109 difabel sudah disalurkan bansos.

"2995 yang (penyandang disabilitas atau difabel. Dari angka itu, 1109 (difabel) merupakan penerima bansos. Jadi 1109," kata Heru di Gedung Kesenian Jakarta, Jakarta Pusat, Rabu (7/8/2024).

Baca Juga: Mulai Minggu Depan Pemprov DKI Uji Coba Program Makan Bergizi Gratis di Sekolah Jakarta, Gibran Juga Ikut

Kemudian, ia juga menegaskan terkait data Pokja Disabilitas Dinas Sosial yang menyebut ada 4.723 atau 90 persen penyandang disabilitas di Cakung itu data yang tidak benar.

"Jadi tidak benar 90 persen itu. Ada kalimat tambahannya. Ternyata datanya ini, dari 2000-an, yang sudah 1000-an," jelasnya.

Ia pun mengatakan, Pemprov DKI masih terus mendata berbagai difabel yang belum menerima bansos tersebut. "Yang lainnya sedang kita data. Kalau bisa, perda akan masukkan itu," katanya.

Baca Juga: Mulai Minggu Depan Pemprov DKI Uji Coba Program Makan Bergizi Gratis di Sekolah Jakarta, Gibran Juga Ikut

Ia juga mengatakan, sisa dari jumlah difabel yang belum menerima bansos tersebut kemungkinan ada yang terjadi perpindahan penduduk dan pembinaan antar kota.

"Sisanya mungkin ada perpindahan penduduk, pembinaan antar kota, itu juga kita data kembali. Mudah-mudahan bisa tercover semuanya," tandasnya.

Sebelumnya, Heru mengatakan pihaknya akan mendata dan meng-cleansing data difabel tersebut untuk diverifikasi menggunakan metode cek by name by address atau sesuai nama dan alamatnya.

Baca Juga: Sedang Duduk Santai di Teras, Seorang Ibu di Jakarta Selatan Tiba-tiba Banting Anaknya yang Berusia 1 Tahun hingga Tewas

"Didata dulu, kami cleansing mana yang benar kami verifikasi sangat gampang kalau diberikan by name by address, seminggu selesai," kata Heru di Pasar Pramuka, Jakarta Timur, Jumat (2/8/2024).

Ia menjelaskan bahwa Pemprov DKI sangat mudah mengecek warga yang memang diperlukan untuk diperhatikan dengan menggunakan sinkronisasi data kependudukan.

"Kami punya data kependudukan, sinkron dengan Bappeda Pajak, sinkron dengan sistem DTKS, dengan P3KE, sinkron dengan PLN, sinkron dengan kepemilikan aset," jelasnya. (*)