Pemprov DKI Rencana Naikan Tarif Transjakarta, Stafsus Pramono Bantah: Bukan Kenaikan, Tapi Pengurangan Subsidi

AKURAT JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berencana menaikan tarif Transjakarta dari Rp3.500 menjadi Rp5.000 pada tahun depan.

Wacana kenaikan tarif ini imbas pemangkasan APBD 2026 melalui Dana Bagi Hasil (DBH) oleh pemerintah pusat sebanyak Rp15 triliun.

Staf Khusus (Stafsus) Gubernur Jakarta Bidang Pembangunan dan Tata Kota, Nirwono Yoga, membantah bahwa terjadi kenaikan tarif Transjakarta. Namun, justru yang terjadi ialah pengurangan subsidi.

Baca Juga: DP Cuma Rp 6 Juta, Kapan Lagi Bisa Bawa Pulang Mobil Bekas Mitsubishi Outlander Sport 2016 Otomatis CVT dengan Angsuran Ringan!

"Dan mungkin yang lebih tepat saya menyebutnya bukan kenaikan ya, tetapi pengurangan subsidi," ujar Nirwono kepada wartawan, dikutip Selasa (14/10/2025).

Ia menjelaskan, selama ini penumpang hanya mengetahui tarif Transjakarta sebesar Rp3.500, padahal tarif aslinya yaitu Rp15.000. Sehingga, subsidi yang diberikan Pemprov sebesar Rp11.500.

"Yang perlu diinformasi kepada masyarakat, misal nih, tahunya naik Transjakarta Rp3.500 ya. Padahal kan angka sebenarnya Rp15.000. Nah, kalau Rp15.000 berarti kan angka subsidi kita kan Rp11.500 gitu. Per penumpang loh. Luar biasa menurut aku," jelasnya.

Baca Juga: Dibanderol Cuma Rp 143 Juta, Kapan Lagi Bisa Bawa Pulang Mazda 2 2015 Bekas Ini dengan Odo Wajar 83 Ribuan KM

Saat ini, lanjut Nirwono, jika karena efisiensi anggaran membuat subsidinya dikurangi Rp1.500, maka pemberitaan yang beredar bahwa tarifnya langsung dianggap naik Rp5.000 kurang tepat.

Padahal, menurutnya, bukan terjadi kenaikan harga tarif Transjakarta, melainkan terjadi pengurangan subsidi.

"Tetapi yang tidak pernah diinformasikan bahwa itu kan sebenarnya angka subsidi 11.500 jadi 10.000. Gitu loh. Jadi tidak ada kenaikan ya, tetapi pengurangan subsidi kan," katanya.

Ia pun menuturkan, pengurangan anggaran subsidi tersebut akan dialihkan untuk anggaran lainnya seperti penambahan armada bus dan hibah untuk 15 golongan gratis naik transportasi umum.

"Kan otomatis anggaran yang tersedia bisa dipakai untuk beli bus yang lain misalnya, penambahan armada, terus kemudian misalnya untuk hibah 15 golongan yang gratis. Itu kan juga harus tetap jalan," terangnya.

Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa saat ini pihaknya melalui Dinas Perhubungan (Dishub) bersama DPRD DKI Jakarta masih mengkaji lebih dalam terkait wacana ini.

"Itu baru kajian, baru kajian. Terus yang penting yang nanti dibutuhkan tentu ini kan baru efisiensi anggaran kan baru minggu ini kan? Artinya kan baru sampai minggu ini kan Dinas Perhubungan, DPRD kan masih rembukan, angkanya," tukasnya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta, Syafrin Liputo mengatakan kenaikan tarif Transjakarta mestinya telah dilakukan untuk menjaga keberlanjutan moda-transportasi massal tersebut.

"Cost recovery Transjakarta turun dari 34 persen pada 2015 menjadi 14 persen saat ini. Artinya biaya yang dibutuhkan untuk menutup itu semakin tinggi. Tapi belum ada angka (penyesuaiannya), masih terus didetailkan," tutur Syafrin dalam Media Fellowship Program MRT Jakarta 2025 di Jakarta, Kamis (9/10/2025). (*)