Obligasi Daerah Rp5 Triliun Belum Pasti, DPRD DKI Buka Opsi Pinjaman Tanpa Bunga Lewat SMI

AKURAT JAKARTA – Ketua DPRD DKI Jakarta, Suhud Alynudin, mengungkapkan opsi pinjaman melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) sebagai alternatif pembiayaan apabila rencana penerbitan obligasi daerah tidak disetujui pemerintah pusat.

Opsi tersebut muncul di tengah pembahasan APBD DKI Jakarta 2027 yang masih menghadapi ketidakpastian, terutama terkait pengurangan dana bagi hasil (DBH) dan persetujuan penerbitan obligasi.

Suhud mengatakan, kepastian mengenai kedua sumber pendanaan tersebut diperlukan sebelum pembahasan anggaran dilanjutkan.

Baca Juga: Mulai Hari Ini! Kemnaker Resmi Buka Pendaftaran Program Magang Nasional Batch 3 Angkatan II 2026, Cek Syaratnya

Pasalnya, pengurangan DBH maupun tidak disetujuinya obligasi berpotensi memengaruhi kemampuan fiskal Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

"Alternatifnya, berdasarkan komunikasi yang ada, katanya eksekutif, itu solusinya pinjaman melalui SMI. Tapi dengan persetujuan pemerintah pusat," kata Suhud kepada wartawan usai rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta, Senin (26/10/2026).

Menurut Suhud, skema pinjaman melalui SMI tersebut direncanakan tidak dikenai bunga melalui kebijakan pemerintah pusat.

Ia menjelaskan, opsi itu berkaitan dengan pendanaan yang seharusnya diterima Jakarta melalui DBH.

"Iya, karena kan sumber pendanaan dari DBH. Jadi DBH akan dibayarkan melalui pinjaman SMI," ujarnya.

Suhud menilai, skema tersebut dapat menjadi alternatif apabila penerbitan obligasi tidak memperoleh persetujuan.

Ia menyebut, salah satu kekhawatiran pemerintah pusat adalah kemungkinan pemerintah daerah lain mengikuti langkah Jakarta apabila obligasi daerah disetujui.

"Iya. Itu memang alternatif yang mungkin dilakukan ketika dana obligasi tidak disetujui karena kekhawatiran pemerintah daerah lain misalnya mengikuti, alternatifnya pinjaman ke SMI," tuturnya.

Meski demikian, politikus PKS itu berharap persoalan pembiayaan tersebut dapat segera menemukan titik terang agar kondisi fiskal Jakarta lebih longgar dan pembahasan APBD 2027 dapat berjalan dengan kepastian anggaran.

Sebelumnya, rapat Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta diskors karena masih terdapat sejumlah hal yang perlu dikomunikasikan dengan pemerintah pusat, terutama mengenai DBH dan rencana penerbitan obligasi.

Suhud menyebut, pengurangan DBH sekitar Rp620 miliar telah disampaikan melalui surat Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Kondisi itu membuat pemerintah daerah perlu melakukan penyesuaian terhadap angka anggaran yang sebelumnya telah disepakati.

Namun, menurutnya, penyesuaian belum dapat dilakukan secara menyeluruh sebelum ada kepastian mengenai DBH dan obligasi.

DPRD tidak ingin pembahasan anggaran di tingkat komisi dilakukan berdasarkan asumsi yang belum jelas.

"Ini enggak mudah juga untuk mengurangi anggaran sebesar itu, apalagi nanti kalau ternyata obligasi tidak disetujui. Itu kan besarannya sampai Rp5 sekian triliun," katanya.

Suhud berharap pertemuan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dengan Menteri Keuangan Suahasil Nazara dapat menghasilkan kepastian mengenai sumber pendanaan tersebut.

Apabila informasi yang dibutuhkan sudah diperoleh, rapat Badan Anggaran direncanakan kembali dilanjutkan pada Rabu (28/10/2026), sebelum pembahasan di tingkat komisi berlangsung pada Kamis (29/10/2026). (*)