Obligasi Belum Disetujui Pusat, Gubernur Pramono Siapkan 2 Alternatif Pembiayaan Pembangunan Jakarta

AKURAT JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengungkapkan rencana pembiayaan pembangunan melalui skema obligasi daerah hingga kini belum mendapatkan persetujuan dari pemerintah pusat.

Karena itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bersama DPRD DKI Jakarta telah menyepakati alternatif pembiayaan untuk memastikan berbagai program pembangunan di ibu kota tetap berjalan.

Pramono mengatakan, Pemprov DKI Jakarta harus mencari jalan keluar agar pembangunan tidak terhambat karena proses persetujuan penerbitan obligasi yang belum menemui kepastian.

Baca Juga: Legislator Golkar Dimaz Raditya Minta Pemprov DKI Tak Ambil Pinjaman Berlebihan untuk APBD 2027

"Hal yang berkaitan dengan obligasi, memang sampai hari ini belum mendapatkan persetujuan. Dan karena tentunya tidak bisa kami harus menunggu terlalu lama dan harus ada jalan keluar," kata Pramono saat ditemui di Kembangan, Jakarta Barat, Rabu (4/11/2026).

Ia menjelaskan, terdapat dua alternatif pembiayaan yang telah disepakati bersama DPRD DKI Jakarta, yakni melalui penggunaan Dana Bagi Hasil (DBH) dan pinjaman dari PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI).

Pramono berharap pinjaman dari PT SMI nantinya dapat diperoleh dengan tingkat bunga yang relatif rendah sehingga tidak terlalu membebani keuangan daerah.

"Yang menjadi kesimpulan atau keputusan bersama antara Pemerintah DKI Jakarta dengan DPRD Provinsi DKI Jakarta mengenai pertama, menggunakan DBH, yang kedua adalah pinjaman dari SMI dengan bunga yang mudah-mudahan murah sekali," ujarnya.

Baca Juga: Mitsubishi Pajero Sport 2027 Siap Menggebrak Pasar SUV, Torsi 430 Nm, Dimensi Ekstra Lega dan Harga Rp591 Juta!

Meski demikian, Pramono menegaskan perubahan skema pembiayaan tersebut tidak akan memengaruhi arah pembangunan Jakarta.

Menurutnya, pemerintah daerah harus memastikan kebutuhan pembangunan tetap terpenuhi meskipun terdapat perubahan dalam mekanisme pembiayaan.

"Tapi intinya bahwa yang paling penting pembangunan di Jakarta tidak akan mengalami perubahan," tegasnya.